Mimika, metronoken.id – kamis (02/04/2026) Pemerintah Distrik Mimika Baru bersama pihak kelurahan, tokoh gereja, serta masyarakat menggelar pertemuan untuk membahas polemik pembangunan pagar gereja di wilayah Kebun Siri yang dinilai mengganggu jalur drainase (parit).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Distrik Mimika Baru, Merlin Tomorubun, dan dihadiri oleh pimpinan Jemaat GPI Papua Zebaoth Cabang Tiberias Kebun Siri, Ketua RT 06 dan RT 07, Lurah Kebun Siri, staf distrik, perwakilan pemuda, serta masyarakat setempat.
Permasalahan bermula dari laporan warga terkait pembangunan pagar gereja yang hampir menutup saluran air (drainase), sehingga berpotensi menyebabkan genangan air, terutama saat hujan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah distrik segera berkoordinasi dengan pihak kelurahan, bagian tata pemerintahan, serta dinas teknis terkait. Tim kemudian turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan memastikan kondisi sebenarnya.
“Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa benar sebagian pagar sudah memasuki area drainase. Oleh karena itu, kami segera mengundang semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi,” ujar Kepala Distrik.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memberikan penjelasan teknis terkait dampak lingkungan, serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang membahas aspek teknis pembangunan.
Dari hasil musyawarah, disepakati bahwa pihak gereja akan melakukan pembongkaran terhadap bagian pagar yang masuk ke area drainase. Namun, gereja meminta waktu untuk melakukan sosialisasi kepada jemaat serta mempersiapkan biaya pembongkaran.
Pemerintah memberikan tenggat waktu hingga 7 Mei 2026 untuk proses pembongkaran tersebut.Selain itu, Dinas PU akan melakukan pengukuran ulang lokasi pembangunan agar ke depan tidak terjadi pelanggaran batas dan tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat.
“Kami tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik. Tujuan kami adalah menyelesaikan secara cepat, baik, dan sesuai aturan,” tambah Kepala Distrik. Sementara itu, pihak kelurahan menyambut baik sikap kooperatif dari pihak gereja yang bersedia mengikuti kesepakatan bersama. Permasalahan ini juga sempat memicu kekhawatiran warga karena saat hujan deras, air sempat meluap akibat terhambatnya aliran drainase.
Namun, dengan adanya kesepakatan ini, masyarakat menyatakan puas dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga membahas persoalan lain di wilayah Kebun Siri, seperti penanganan sampah dan rencana normalisasi drainase yang telah diusulkan dalam Musrenbang untuk tahun 2027.
Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan bersama bahwa pembangunan harus tetap memperhatikan kepentingan publik, terutama tidak mengganggu fasilitas umum seperti jalur air. Masalah ini diharapkan menjadi contoh (role model) bagi pembangunan rumah ibadah maupun fasilitas umum lainnya agar tetap berjalan sesuai aturan dan menjaga keharmonisan antara gereja dan masyarakat.
Editor Metro noken