Timika, metronoken.id – Rabu 24 September 2025 – Sekitar pukul 09.00 WIT, Honai Adat Pengusaha Amungme Kamoro (HAPAK) melakukan aksi dengan mengunci pagar Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas sikap Kepala Dinas Pendidikan yang dinilai tidak pernah merespon surat maupun permohonan audiensi sejak Januari 2025.
Sekretaris HAPAK Maria Kotorok dalam keterangannya menjelaskan bahwa pihaknya sudah berulang kali meminta pertemuan resmi untuk menyampaikan keberadaan organisasi pengusaha lokal asli Amungme dan Kamoro. Namun, hingga saat ini, tidak pernah ada respon positif.
“Kami sudah berulang kali menyurat, datang langsung, bahkan bertemu staf maupun sekretaris dinas. Tapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari kepala dinas. Padahal regulasi jelas bahwa penunjukan langsung pekerjaan harus diberikan kepada masyarakat asli. Namun kenyataannya kami diabaikan,” tegasnya.
Menurut HAPAK, pekerjaan di lingkup Dinas Pendidikan sudah habis dibagikan tanpa melibatkan mereka sebagai pengusaha lokal. Kondisi ini membuat HAPAK merasa tidak dihargai dan diperlakukan tidak adil di atas tanah mereka sendiri.
“Kami ini pemilik negeri, tapi diperlakukan seperti pengemis. Cara baik sudah kami lakukan, tapi tidak ada respon. Maka dengan sangat terpaksa, kami menutup kantor dengan gembok. Kami hanya minta perhatian dan ruang yang layak untuk pengusaha lokal asli,” lanjutnya.
Ketua HAPAK Tenius Kum menambahkan bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi perhatian serius, bukan hanya Dinas Pendidikan tetapi juga semua OPD di Mimika. Ia menyinggung bahwa pada tahun 2024 lalu sempat terjadi keributan serupa hingga ada insiden penodongan senjata terhadap anggota HAPAK oleh oknum dari dinas.
“Kami berharap Bupati bisa turun tangan. Ke depan jangan lagi ada perlakuan seperti ini. Kami hanya menuntut keadilan dan hak kami yang sudah dijamin dalam aturan,” ujarnya.
HAPAK menegaskan, aksi mengunci pagar ini bukan bentuk reaksi emosional semata, melainkan langkah terakhir setelah berbagai upaya persuasif diabaikan. Mereka menyatakan kantor akan tetap ditutup hingga ada respon resmi dari Kepala Dinas Pendidikan.
Editor: hepron t