Masa aksi mimbar bebas ” Bebaskan 4 tapol Papua dan darurat Investasi ilegal”, saat pembacaan 16 pernyataan sikap (Dok. Mis M)
NABIRE, metronoken.id – Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Papua Tengah menggelar Aksi Mimbar Bebas bertajuk ” Bebaskan 4 Tapol di Makasar dan Papua Darurat Investasi”sedang berlangsung di pasar karang Tumaritis, Nabire pada, (11/09/2025), pukul 08.30 Wit.
Dalam aksi tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak: baik dari Mahasiswa, Pelajar, Intelektual, pemuda, dan Nama-mama Papua. Partisipasi Masyarakat menjunjung tinggi menunjukkan Papua sedang dalam kondisi Krisis Ham, Demokrasi, dan Investasi krisis ilegal.
Pantauan Media metronoken.id pimpinan Aksi mimbar, Amsal Youw telah memberikan waktu kepada setiap masa aksi untuk menyampaikan Situasi Papua baik membaca puisi, orasi, nyanyian. “Kami Gelar Mimbar ini untuk menghidupkan ruang demokrasi. Terutama kita mendorong menyuarakan pembebasan 4 Tapol di Makasar, dijerat karena dugaan aksi Makar” Ungkap Korlap.
Usai menggelar aksi mimbar bebas, Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah mengeluarkan pernyataan tegas berisi 16 tuntutan kepada pemerintah Indonesia (pemerintah pusat mupun daerah) dan berbagai pihak terkait, menyoroti isu-isu krusial di Tanah Papua, khususnya di Papua Tengah. Pernyataan ini ditandatangani oleh Koordinator Lapangan AMSAL YOUW dan Wakil Koordinator Lapangan ARNOLD PIGAI, serta diketahui oleh TIPEX dan SPWP.
Dalam pernyataan sikapnya, solidaritas ini mendesak penghentian berbagai bentuk eksploitasi ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Tuntutan utama mereka meliputi:
1. Isu Investasi dan Ekonomi:
– Penghentian investasi ilegal maupun legal di Papua Tengah dan pencabutan 53 izin usaha pertambangan di provinsi tersebut, termasuk 14 izin di Nabire (nikel dan emas), 3 di Dogiyai (emas dan batu bara), 1 di Deiyai (batu bara), 7 di Paniai (emas), 13 di Mimika (batu bara, tembaga, emas), 6 di Intan Jaya (batu bara dan emas), 4 di Puncak (emas), dan 5 di Puncak Jaya (emas dan batu bara).
– Penghentian rencana pembangunan Pelabuhan dan PLTA di Kapiraya, Kabupaten Deiyai.
– Pemerintah segera membangun pasar yang layak untuk mama-mama asli Papua.
– Penghentian kapitalisasi alat-alat kesehatan di Papua Tengah.
2. Tuntutan Pembebasan Tahanan Politik dan Hak Asasi Manusia:
– Pembebasan tanpa syarat terhadap 4 tahanan politik NFRBP di Sorong, menegaskan bahwa mereka adalah pejuang politik, bukan kriminal.
– Pengembalian 4 tahanan politik Papua dari Makassar ke Sorong.
– Kapolres Nabire diminta menghentikan kriminalisasi aktivis, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat biasa di Provinsi Papua Tengah, serta membuka ruang demokrasi.
– Penghentian kriminalisasi jurnalis di seluruh Papua.
– Kementerian HAM, dalam hal ini Natalis Pigai, diminta segera menyelesaikan persoalan HAM di Tanah Papua.
– Mendesak pihak keamanan untuk menghentikan penangkapan, penculikan, intimidasi, dan kekerasan terhadap rakyat Papua, serta mengusut dalang di balik tindakan tersebut.
3. Isu Militer dan Sosial:
– TNI/Polri diminta menghentikan penggunaan sekolah, gereja, puskesmas, atau ranah sipil sebagai barak militer, seperti di Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, serta segera menarik militer organik dan non-organik dari seluruh wilayah Papua.
– Pemerintah Provinsi Papua Tengah diminta memfasilitasi pengungsi untuk kembali ke tempat tinggal asal mereka.
– Penghentian rencana pemekaran desa, distrik, dan kabupaten di Provinsi Papua.
4. Hak Menentukan Nasib Sendiri:
– Memberikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Rakyat Papua sebagai solusi demokratis.
Pernyataan ini menggarisbawahi desakan kuat dari Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah agar pemerintah dan pihak terkait segera menanggapi tuntutan mereka demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Papua.(*)