papua, metronoken.id – jumat (29/05/2026) – — Kehadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM dalam agenda Konferensi APS ke-III di Jayapura menjadi perhatian publik Papua. Dalam momentum tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan komitmennya untuk membiayai pendidikan 40 mahasiswa Papua sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan sumber daya manusia Papua.
Namun, pernyataan itu sekaligus memunculkan pertanyaan besar dari kalangan penggerak literasi dan masyarakat Papua. Penggerak literasi Papua, Hefron Tabuni, menilai langkah tersebut secara tidak langsung menunjukkan masih gagalnya implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam menjawab persoalan mendasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan pembangunan manusia.
Menurut Hefron, di tengah hadirnya enam provinsi baru di Papua yang saat ini sibuk membahas pembangunan infrastruktur dan pembukaan lahan, persoalan pendidikan justru masih mengalami keterpurukan. Tingginya angka pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan dinilai menjadi bukti bahwa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Papua.
“Saya pikir perlu ada evaluasi total terhadap pelaksanaan dana Otsus di enam provinsi baru Papua. Jangan sampai pembangunan hanya berfokus pada gedung dan proyek fisik, sementara kualitas manusia Papua terus tertinggal,” tegas Hefron Tabuni.
Ia juga meminta Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana Otsus agar benar-benar berpihak pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat asli Papua.
Hefron menegaskan bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal infrastruktur megah, melainkan bagaimana membangun karakter dan kualitas manusia Papua agar mampu bersaing dan berdiri di atas tanahnya sendiri.
“Bagiku, semegah apa pun pembangunan bertingkat tidak akan berguna ketika pendidikan karakter dan pembangunan manusia Papua masih berada dalam keterpurukan. Gedung boleh tinggi menjulang, jalan boleh dibangun megah, namun jika manusia Papua tidak dibangun dengan pendidikan, moral, dan kualitas hidup yang baik, maka semua itu hanya menjadi simbol tanpa makna,” ujarnya.
Ia menambahkan, Papua membutuhkan pembangunan yang menyentuh manusia secara langsung melalui pendidikan yang layak, karakter yang kuat, generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang jelas. Menurutnya, kemajuan Papua yang sesungguhnya terletak pada pembangunan manusianya, bukan semata-mata pada pembangunan fisik.
Editor. Metro noken