Foto Istimewa Kepala Suku Benangen Murib didampingi Tokoh perempuan Yekira Wenda, saat diwawancarai (12/09).
Puncak, metronoken.id – (12/09/2025) – Tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah menyatakan sikap tegas terkait proyek pengaspalan bandara di wilayah mereka. Dalam pernyataan bersama, masyarakat menegaskan hanya menerima perusahaan PT Putrimawe Papua untuk mengerjakan proyek tersebut, dan menolak keras apabila pemerintah menghadirkan kontraktor lain.
“Masyarakat sudah sepakat, hanya PT Putrimawe Papua yang boleh kerja. Kalau ada PT lain yang dipaksakan masuk, kami semua dengan tegas menolak,” ujar Benangen Murib Kepala Suku dalam pernyataan resmi, Jumat (12/9).
Lanjutnya, dalam proyek ini kami juga tidak ingin ada pendropan aparat yang berlebihan, sebab mereka (TNI) tidak memberi kenyaman justru kehadiran mereka menciptakan keteganan bagi kami. Agandugume ini tanah kami, yang ditinggalkan oleh leluhur. untuk itu, siapapun harus patuh pada aspirasi kolektif kami, saya Kepala suku yang menyampaikan.
Masyarakat menilai pengalaman sebelumnya dalam proyek pembangunan logistik telah merugikan warga karena tidak melibatkan masyarakat lokal. Menurut mereka, keuntungan hanya dinikmati oleh kontraktor luar, Aparat, dan pemerintah daerah, sementara masyarakat sama sekali tidak memperoleh manfaat.
Yekira Wenda sala satu tokoh perempuan menambahkan, kami menyetui PT. Putrimawe Papua yang harus bekerja pengaspalan bandarah adandugume. “Pengaspalan bandarah harus PT. Putrimawe Papua yang kerja karena Pt tersebut selalu membantu masyarakat, baik dari segi ketenagakerja, finansial kepada kami masyarakat kecil disini”
Sementara itu, Jefri Wenda tokoh pemuda agandugume mengatakan “Kami tidak mau kejadian lama terulang. Bandara ini masih status swadaya, tanah dan tenaga masyarakat sendiri yang bangun tanpa digaji. Karena itu, pemerintah harus menghormati aspirasi dan kesepakatan kami”
Selain soal kontraktor, masyarakat juga menolak kehadiran aparat TNI secara berlebihan dalam proyek ini. Menurut mereka, kehadiran militer dalam jumlah banyak justru menimbulkan rasa tidak nyaman, mengancam kehidupan sehari-hari, dan berpotensi menimbulkan gesekan di lapangan.
“Kami minta proyek ini ditangani tanpa tekanan militer. Kami ingin kerja jalan aman, bukan suasana mencekam karena banyaknya aparat,” tegas Delius Wenda ,Tokoh Gereja.
Masyarakat berharap pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan pemerintah Kabupaten Puncak dapat menghargai keputusan kolektif tersebut. Mereka menegaskan, jika aspirasi diabaikan, maka segala bentuk pekerjaan oleh kontraktor lain atau proyek yang disertai pengerahan aparat berlebihan akan ditolak keras oleh masyarakat setempat.(*)