Penyerahan data kajian OKP kepada Ketua Komnas Ham RI, Anis Hidaya usai melakukan pertemuan (Dok. Mis Murib)
Ilaga, metronoken.id — Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Puncak menyerahkan hasil kajian krisis pendidikan kepada Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, di Penginapan Kelabo, Ilaga pada (14/10/2025). Kajian ini merupakan bentuk kepedulian terhadap ribuan anak yang kehilangan hak pendidikan akibat konflik bersenjata yang terjadi sejak awal tahun 2025.
Data yang diserahkan menunjukkan bahwa konflik bersenjata telah menyebabkan lumpuhnya aktivitas pendidikan di lebih dari 30 sekolah, dengan 792 anak putus sekolah dan 40 guru mengungsi. Hanya dua wilayah, Sinak Kota dan Ilaga Kota, yang masih memiliki kegiatan belajar aktif itupun di pusat kota.
Tim Kajian OKP, Jhon Laurens Tabuni, menekankan bahwa pemulihan pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah. “Pendidikan adalah hak asasi. Kami berharap Komnas HAM dapat menyuarakan temuan ini kepada pemerintah pusat agar penanganan dilakukan secara cepat dan berkeadilan,” ujar Jhon.
Kajian tersebut juga menyoroti delapan sekolah yang terbakar, beberapa dialihfungsikan oleh aparat keamanan dugaanya, serta kondisi sekolah yang terbengkalai karena ditinggalkan guru dan murid.
Selain dampak konflik, faktor lain yang memperburuk kondisi pendidikan adalah ketidakresponsifan dinas pendidikan terhadap permohonan renovasi dan pengadaan fasilitas oleh kepala sekolah setempat.
Ketua KNPI Kabupaten Puncak, Nopi Tabuni, menegaskan bahwa masyarakat di Ilaga masih hidup dalam tekanan dan keterbatasan.
“Hak hidup dan hak pendidikan kami terhambat. Situasi keamanan masih membatasi gerak warga, apalagi anak-anak kami yang ingin belajar,” jelasnya.
Melalui penyerahan data ini, OKP dan KNPI berharap Komnas HAM bersama DPRD, DPR Papua Tengah, serta Dinas Pendidikan dapat segera mengambil langkah pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak konflik.
“Masa depan anak-anak Papua harus diselamatkan. Tanpa pendidikan, mereka kehilangan harapan,” tutup Nopi Tabuni. (*)