Foto Srimulyani rapat berlangsung di senayan. ( Dok. Google)
Jakarta, 7 Agustus 2025 — Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan kebijakan fiskal baru yang berfokus pada penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional menjelang transisi politik pasca pemilu 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 75 triliun untuk mendukung pemberdayaan UMKM melalui subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan digital, dan insentif pajak.
“Kami ingin UMKM menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal ini dirancang agar pelaku usaha kecil tetap bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian global,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/8).
Langkah ini sekaligus menjadi strategi politik untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru hasil Pemilu 2024. Presiden terpilih, Anies Baswedan, dalam pidato awal pemerintahannya menegaskan bahwa ekonomi rakyat harus menjadi fondasi pembangunan.
“Ekonomi tidak boleh hanya tumbuh di atas kertas. Ia harus terasa hingga ke pelosok kampung, ke warung kecil, ke petani dan nelayan,” tegas Anies.
Analis politik dan ekonomi dari CSIS, Dr. Mariana Simanjuntak, menilai bahwa arah kebijakan ini mencerminkan adanya sinergi antara agenda ekonomi dan konsolidasi politik nasional. “Penguatan UMKM adalah langkah strategis sekaligus simbol politik. Pemerintah ingin menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil, yang merupakan basis suara utama,” jelasnya.
Meski begitu, tantangan masih terbuka lebar. Permasalahan birokrasi, akses permodalan, serta transformasi digital di kalangan UMKM masih menjadi PR besar. Pemerintah diminta lebih proaktif dalam melakukan pendampingan dan reformasi regulasi agar program ini tidak hanya menjadi janji politik semata.
Dengan meningkatnya dukungan terhadap sektor UMKM, banyak pihak berharap bahwa sinergi antara kebijakan ekonomi dan stabilitas politik dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia ke depan.