Intan Jaya, metronoken.id – Gerakan Pelajar, Mahasiswa, dan Rakyat Intan Jaya (GPMR-I) menggelar aksi demonstrasi damai dengan menduduki Kantor Bupati Intan Jaya, Selasa (13/1/2026). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap situasi krisis kemanusiaan yang dinilai terus berlangsung di Intan Jaya akibat pendekatan keamanan negara sejak Tahuna 2020 hingga kini.
Aksi dimulai sejak pukul 07.00 WIT dengan orasi di sejumlah titik, antara lain Pangkalan Muara, Gapura Wandoga, depan Bank Papua, dan Palopo. Sekitar pukul 10.00 WIT, massa bergerak menuju Lapangan Sepak Bola Sugapa sebagai titik konsolidasi, sebelum melakukan long march ke Kantor Bupati Intan Jaya.
Dipimpin Koordinator Lapangan Yosan Sani dan Wakil Koordinator Lapangan Yuser Sondegau, ribuan massa bergerak secara tertib dan tanpa insiden. Sekitar pukul 11.45 WIT, massa tiba dan langsung menduduki Kantor Bupati sebagai sasaran utama aksi.
Massa menuntut agar Bupati Intan Jaya, Aner Maisini hadir secara langsung untuk menerima aspirasi mahasiswa dan rakyat. Pada pukul 12.00 WIT, perwakilan massa meminta Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Intan Jaya memfasilitasi kehadiran bupati.
Namun hingga lebih dari dua jam kemudian, Bupati Intan Jaya tidak kunjung hadir. Berdasarkan keterangan Wakil Bupati Elias Igapa dan Kepala Distrik Sugapa, bupati disebutkan sedang berada di Nabire untuk bertemu Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Ketidakhadiran bupati menuai kekecewaan massa aksi. Dalam orasinya, Korlap Yosan Sani menegaskan bahwa absennya kepala daerah mencerminkan sikap tidak serius pemerintah dalam merespons penderitaan rakyat Intan Jaya.
“Kami datang membawa aspirasi rakyat, bukan untuk diabaikan. Jika bupati tidak hadir, itu artinya pemerintah tidak menghargai suara rakyat Intan Jaya. Aspirasi ini hanya akan kami sampaikan langsung kepada bupati, bukan kepada perantara,” tegas Yosan di hadapan massa.
Ia menambahkan, Mahasiswa dan rakyat sengaja menduduki Kantor Bupati sebagai bentuk tekanan politik agar pemerintah daerah tidak terus menghindar dari tanggung jawabnya.
Sementara itu, Wakil Korlap Yuser Sondegau menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah daerah agar tidak kembali mengabaikan tuntutan rakyat pada aksi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung Rabu (14/1/2026).
“Kami beri waktu dan kesempatan. Besok bupati harus hadir dan menerima aspirasi rakyat. Jika kembali tidak hadir, maka kami anggap pemerintah daerah menantang rakyatnya sendiri, dan kami akan mengambil langkah tegas sesuai kesepakatan massa,” ujar Yuser dalam pernyataan terbuka.
Menurut Yuser, aksi lanjutan bukan sekadar demonstrasi simbolik, melainkan bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai menutup mata atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Intan Jaya.
Sekitar pukul 15.37 WIT, massa aksi membubarkan diri secara tertib untuk mempersiapkan aksi lanjutan (Aksi Jilid II)yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (14/1/2026). Massa menuntut bupati hadir di Kantor Bupati pada pukul 08.00 WIT.
Mahasiswa dan rakyat Intan Jaya menyatakan akan kembali menduduki Kantor Bupati jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Aksi lanjutan disebut akan terus dilakukan hingga pemerintah daerah memberikan respons langsung.
Aksi ini dipertanggungjawabkan oleh pimpinan mahasiswa Intan Jaya dari 17 kota studi di seluruh Indonesia. Dalam pernyataan sikapnya, GPMR-I menilai Intan Jaya tengah berada dalam kondisi krisis kemanusiaan yang dipicu oleh pendekatan keamanan negara yang dianggap menyerupai darurat militer dan berorientasi pada kepentingan investasi.
Adapun tuntutan utama massa aksi meliputi: Pemerintah memfasilitasi pertemuan mahasiswa Intan Jaya dengan Presiden Republik Indonesia; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diminta melakukan investigasi independen atas dugaan pelanggaran HAM, termasuk kasus penembakan terhadap 11 warga sipil di Sugapa; Bupati Intan Jaya diminta hadir dan memberikan penjelasan resmi terkait situasi keamanan dan kemanusiaan di wilayah tersebut.
Mahasiswa dan rakyat Intan Jaya menegaskan aksi akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka direspons secara terbuka oleh pemerintah daerah. (*)