Usai Tim Komnas Ham pertemuan bersama Stokholder melakukan Foto bersama, Di Kantor Bupati Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Ilaga, metronoken.id– Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, Anis Hidayah, bersama timnya, tiba di Kabupaten Puncak pada Selasa (14/05) pukul 08.30 WIT untuk meninjau langsung kondisi pengungsi pascakonflik bersenjata yang telah menyebabkan ribuan warga mengungsi. Sejumlah warga dilaporkan meninggal akibat sakit, dan beberapa lainnya tewas diduga karena penembakan oleh aparat sejak Februari hingga Oktober.
Dalam kunjungan tersebut, Anis Hidayah menghadiri pertemuan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak bersama Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Puncak, Nenu Tabuni, Dandim 1717/Puncak, Kapolres Puncak, perwakilan mahasiswa, serta sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) setempat.
Pertemuan diawali dengan doa pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dan presentasi oleh Plt Sekda mengenai kondisi pascakonflik dan penanganan pengungsi. Dalam pemaparannya, Nenu menjelaskan penyebab terjadinya pengungsian, persebaran para pengungsi ke berbagai wilayah, serta kerusakan fasilitas publik seperti sekolah, gereja, dan kantor kampung.
“Masyarakat kami mengungsi sejak bulan Februari dari Distrik Pogoma, Sinak Barat, Yugumuak, Gome Utara, Gome, dan Omukia. Pemerintah menyiapkan fasilitas berupa terpal di setiap titik penampungan, sebagian lainnya menumpang di rumah keluarga,” ujar Nenu Tabuni.
Ia menambahkan, pengungsian tersebut merupakan inisiatif masyarakat tanpa instruksi langsung dari pemerintah.
“Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan pengungsi. Namun diperlukan keterlibatan semua pihak agar persoalan ini dapat diselesaikan, dan masyarakat dapat kembali ke kampung halamannya masing-masing,” pungkasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Tomas Tabuni, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi para pengungsi di wilayah Sinak, Ilaga, dan Beoga, yang dinilai semakin memburuk. “Pemerintah telah berupaya melakukan sosialisasi pemulangan pengungsi, namun masyarakat masih trauma dan belum berani kembali. Mereka rindu pulang, tetapi kehadiran aparat TNI di wilayah sipil serta pembangunan pos-pos baru menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konflik berulang,” ungkapnya.
Menurut Tomas, hasil pendataan di lapangan menunjukkan banyak fasilitas umum yang rusak dan dibakar.
“Kami menemukan sekolah, gereja, dan fasilitas lainnya hancur. Pemerintah sebenarnya telah merencanakan pemulangan para pengungsi pada awal Oktober agar mereka dapat merayakan Natal di kampung halaman,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, Elene Magai, Staf Ahli Khusus Bupati Puncak, hadir mewakili perempuan dan anak-anak. Dengan penuh haru, ia mengungkapkan penderitaan yang dialami oleh para perempuan dan anak di pengungsian.
“Saya mewakili para ibu dan anak-anak. Kami yang paling merasakan dampak konflik ini. Anak-anak tidak dapat bersekolah, perempuan hidup dalam ketakutan. Kami mohon perhatian dari Komnas HAM,” ucapnya dengan suara bergetar.
Elene menambahkan, para perempuan tidak memiliki kebebasan untuk beraktivitas di kebun karena rasa takut.
“Kami mohon agar jumlah aparat di daerah ini dikurangi. Dulu, sebelum banyak pos TNI, daerah ini aman. Kami ingin situasi seperti dulu kembali,” pintanya.
Sementara itu, Komandan Kodim 1717/Puncak menjelaskan bahwa operasi militer dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan pengamanan wilayah konflik.
“Operasi Satgas Habema dilaksanakan atas perintah Panglima melalui Panglima Komando Gabungan Wilayah III. Memang telah dilakukan tiga kali operasi besar, dan dampaknya kini dirasakan bersama, terutama oleh masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Ia menegaskan, tujuan utama TNI adalah menjaga stabilitas dan keamanan daerah.
“Keamanan merupakan kunci pembangunan. Kami menghadapi banyak tantangan, tetapi setelah situasi kondusif, kami berencana membangun pos di Omukia dan Kugibur untuk memperkuat pengamanan. Bahkan, sebagian masyarakat memberikan apresiasi atas upaya tersebut,” tambahnya.
Respon Komnas HAM RI
Menanggapi berbagai pernyataan tersebut, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan di Kabupaten Puncak.
“Kami melihat langsung kondisi di lapangan. Komnas HAM memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya di wilayah konflik seperti Papua. Temuan kami akan ditindaklanjuti di tingkat Pemerintah Provinsi hingga Kementerian terkait,” tegas Anis.
Ia menekankan bahwa stabilitas keamanan tidak dapat dicapai dengan kekerasan.
“Pendekatan humanis dan dialog adalah jalan terbaik. Kami berharap aparat di wilayah sipil dapat segera ditarik untuk menghindari jatuhnya korban sipil. Keberadaan TNI tetap penting, tetapi harus dijalankan secara proporsional dan terukur,” pungkasnya. (*)