Mimika, metronoken.id kamis 15 Januari 2026 — Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Angkatan Muda Kemah Injil (AMKI) Kabupaten Mimika, Esau Diwitau, S.Pd, menyampaikan keprihatinannya terhadap penempatan struktur Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Mimika yang dinilai diisi oleh pihak non Orang Asli Papua (OAP), khususnya di luar masyarakat Amungme, Kamoro, dan tujuh suku kerabat lainnya.
Menurut Esau, kondisi ini perlu segera dievaluasi secara baik dan menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa isu tersebut telah menjadi pembicaraan hangat dan memunculkan kegelisahan di kalangan masyarakat asli Mimika.
“Saya secara pribadi merasa tersinggung, karena Eme Neme Yauware adalah semboyan Kabupaten Mimika yang berarti Bersatu, Bersaudara Kita Membangun. Moto ini berasal dari nilai budaya Amungme dan Kamoro, yang mencerminkan semangat persaudaraan, kebersamaan, dan identitas masyarakat asli Mimika. Pertanyaannya, bagaimana semboyan ini bisa terwujud jika masyarakat pemilik negeri justru tidak diberi ruang?” ujar Esau.
Ia menjelaskan bahwa Perusda seharusnya hadir untuk memaksimalkan potensi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat lokal. Terlebih, Kabupaten Mimika merupakan daerah dengan aktivitas pertambangan besar yang seharusnya membawa dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat asli.
Namun, Esau menilai bahwa dalam praktiknya belum terlihat keberpihakan nyata dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terhadap Orang Asli Papua sebagai pemilik negeri.
“Banyak anak-anak Amungme, Kamoro, dan tujuh suku kerabat lainnya yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan dan kemampuan untuk menempati posisi strategis di Perusda. Tidak ada yang dirugikan jika mereka diberi ruang. Justru ini soal keadilan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya bersikap netral, adil, dan transparan, tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu yang berpotensi mengabaikan hak masyarakat asli.
“Cara seperti ini membuat kami merasa sedang disingkirkan dan tidak memiliki ruang di negeri sendiri. Orang Asli Papua, khususnya asli Mimika, seolah tidak diberi kesempatan,” tutup Esau.
AMKI Mimika berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap struktur Perusda demi menjaga keharmonisan sosial, menghormati nilai-nilai budaya lokal, serta mewujudkan semangat Eme Neme Yauware secara nyata dalam pembangunan daerah.
editro. metro noken